PPasarwajo Citra
Sejarah Kesultanan Buton & Benteng di Pasarwajo

Murtabat Tujuh: Konstitusi Kesultanan Buton di Pasarwajo

Murtabat Tujuh adalah konstitusi Kesultanan Buton yang mengatur tujuh tingkatan jabatan. Jejaknya hidup dalam ingatan warga Pasarwajo, pusat Kabupaten Buton.

Murtabat Tujuh: Konstitusi Kesultanan Buton di Pasarwajo

Fakta Kunci

  • Murtabat Tujuh adalah tatanan konstitusional Kesultanan Buton yang membagi struktur pemerintahan dalam tujuh tingkatan jabatan.
  • Pasarwajo kini menjadi pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Buton, terletak di bagian timur Pulau Buton.
  • Sistem tujuh tingkatan mengatur relasi antara sultan, pejabat tinggi, hingga pemimpin wilayah di bawah kekuasaan Buton.
  • Pasarwajo berperan sebagai pusat perdagangan, pelayanan publik, dan salah satu simpul transportasi laut Kabupaten Buton.
  • Nilai musyawarah dan hierarki dalam Murtabat Tujuh masih terasa dalam praktik pemerintahan dan adat masyarakat Buton.

Dari Pelabuhan Pasarwajo Menuju Ingatan Konstitusi

Deru mesin perahu di dermaga Pasarwajo terdengar sejak pagi. Nelayan menurunkan hasil tangkapan, pedagang menyusun dagangan di kios tepi jalan, sementara pegawai bergegas menuju kantor pemerintahan. Pasarwajo adalah kecamatan sekaligus pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Terletak di bagian timur Pulau Buton, kawasan ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, pelayanan publik, serta salah satu pusat transportasi laut di Kabupaten Buton. Di balik rutinitas itu, warga menyimpan warisan panjang: Murtabat Tujuh, tatanan konstitusional Kesultanan Buton yang mengatur tujuh tingkatan jabatan dalam struktur kekuasaan.

Murtabat Tujuh bukan nama bangunan atau benteng. Ia adalah aturan, kesepakatan, dan cara mengelola pemerintahan yang diwariskan Kesultanan Buton. Di Pasarwajo, warisan itu tidak selalu tampil dalam prasasti. Ia hidup dalam cerita para tetua, dalam cara masyarakat berbicara soal kepemimpinan, dan dalam penghormatan terhadap urutan jabatan yang dianggap menjaga ketertiban.

Tujuh Tingkatan dan Cara Kerja Kekuasaan

Murtabat Tujuh membagi struktur pemerintahan Kesultanan Buton ke dalam tujuh tingkatan jabatan. Tingkatan tertinggi dipegang sultan, lalu pejabat-pejabat tinggi yang membantu jalannya pemerintahan, hingga pemimpin wilayah di bawah kekuasaan Buton. Susunan ini bukan sekadar daftar pangkat. Ia mengatur siapa berwenang mengambil keputusan, siapa mengawasi pelaksanaan aturan, dan bagaimana perselisihan diselesaikan secara berjenjang.

Yang menarik, tatanan ini menempatkan musyawarah sebagai bagian penting. Keputusan besar tidak jatuh dari satu orang saja. Ada ruang bagi pejabat dan pemimpin wilayah untuk membahas persoalan sebelum keputusan diambil. Dalam praktik masyarakat Buton, pola ini terasa dalam rapat kampung, penyelesaian sengketa tanah, hingga pembagian kerja di kegiatan gotong royong. Pasarwajo sebagai pusat pemerintahan modern mewarisi semangat serupa: keputusan publik dibahas melalui forum, meski bentuk dan bahasanya sudah berubah.

Sejarawan dan peneliti yang membahas Kesultanan Buton sering merujuk Murtabat Tujuh sebagai bukti bahwa kerajaan maritim ini memiliki sistem hukum tertulis yang tertata. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan di Buton tidak berjalan tanpa rambu. Ada batas, ada urutan, ada tanggung jawab.

Jejak di Pasarwajo Hari Ini

Pasarwajo tidak menyimpan banyak bangunan tua yang bisa disebut langsung sebagai peninggalan Murtabat Tujuh. Yang tersisa terutama adalah ingatan kolektif dan pengaruh budaya. Di beberapa kampung, gelar adat dan urutan kepemimpinan masih dihormati. Tokoh masyarakat kerap diminta menengahi persoalan warga sebelum urusan dibawa ke jalur formal. Pola ini bukan kebetulan; ia bersambung dengan tradisi pemerintahan Buton yang menekankan hierarki dan musyawarah.

Sebagai ibu kota kabupaten, Pasarwajo kini menghadapi persoalan yang jauh berbeda dari masa kesultanan: pelayanan publik, tata ruang, pasar, dan konektivitas laut. Namun prinsip dasar Murtabat Tujuh soal pembagian kewenangan tetap relevan. Ketika warga mengeluh soal izin, sampah pasar, atau akses jalan, yang mereka harapkan sebenarnya adalah tertibnya tanggung jawab: siapa mengurus apa, dan kepada siapa ia harus bertanggung jawab.

Bagi warga Pasarwajo, Murtabat Tujuh lebih dari bahan pelajaran sejarah. Ia semacam pengingat bahwa pemerintahan yang baik berdiri di atas aturan yang jelas dan kesepakatan yang dijaga. Di kota pelabuhan yang sibuk ini, warisan itu tetap bernapas, meski tidak selalu terlihat di permukaan.

Cuplikan Video

Pertanyaan yang Sering Muncul

Apa itu Murtabat Tujuh?

Murtabat Tujuh adalah tatanan konstitusional Kesultanan Buton yang membagi struktur pemerintahan ke dalam tujuh tingkatan jabatan, dari sultan hingga pemimpin wilayah.

Apakah Murtabat Tujuh berupa bangunan di Pasarwajo?

Bukan. Murtabat Tujuh adalah aturan dan sistem pemerintahan, bukan bangunan. Jejaknya hidup dalam tradisi dan ingatan masyarakat, bukan dalam bentuk fisik tertentu.

Mengapa Pasarwajo relevan dengan sejarah Kesultanan Buton?

Pasarwajo adalah pusat pemerintahan dan ibu kota Kabupaten Buton, terletak di bagian timur Pulau Buton. Kawasan ini mewarisi tradisi pemerintahan dan budaya dari Kesultanan Buton.

Apakah nilai Murtabat Tujuh masih dipakai sekarang?

Semangatnya masih terasa dalam praktik musyawarah, penghormatan pada urutan kepemimpinan, dan penyelesaian sengketa secara berjenjang di masyarakat Buton.